BUT

Pemerintah Akan Blokir WhatsApp, Facebook, Line dan Twitter?

1196

Dengan bertransformasinya para penyelenggara ini sebagai BUT, diperkirakan akan banyak keuntungan yang didapat Indonesia. Selain dapat menyerap tenaga kerja, pemerintah juga dapat menerapkan aturan perundangan yang berlaku sepenuhnya di Indonesia, termasuk perihal transaksi keuangan.

2014_12_10-small-am-how_a_strong_social_media_presence_makes_you_money

Ada UANG di balik Batu

Isu perlindungan konsumen dan penyerapan tenaga kerja kelihatannya bukan isu utama di sini. Karena dalam penjelasan Kominfo, tersebut perihal pajak. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini, industry digital berkembang sangat pesat. Perkembangan ini diiringi dengan pendapatan yang besar dari bisnis digital, salah satunya adalah iklan dari pelaku usaha individu maupun perusahaan di Indonesia.

Pada tahun 2015 lalu, diperkirakan terjadi perputaran uang sebesar 850 Juta dolar di industri iklan digital, ini setara dengan lebih dari Rp11 Triliun. Dan ternyata 70% dari total pembelanjaan iklan ini didominasi oleh Facebook dan Twitter.

Sayangnya, nilai transaksi yang besar ini cuma dialokasikan untuk membayar pajak di luar negeri. Hal inilah yang membuat Menkominfo Rudiantara menganggap praktik tersebut tidak adil. Walaupun pendapatan yang besar tersebut diraup di Indonesia, namun justru negara tidak mendapat apa-apa.

Menkominfo berharap supaya Facebook dan Twitter segera mematuhi aturan pemerintah. Kebijakan tersebut juga sebenarnya sudah banyak diterapkan di negara-negara lain.

Aturan baru ini sendiri masih disusun oleh pemerintah, dan diperkirakan akan selesai pada awal Maret mendatang. Namun belum ada kepastian kapan regulasi ini mulai diberlakukan.




Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.