BUT

Pemerintah Akan Blokir WhatsApp, Facebook, Line dan Twitter?

397

Bantah akan blokir OTT, pemerintah siap keluarkan regulasi terkait BUT. Tapi regulasi ini malah dapat membuat seluruh sosial media dan aplikasi digital lainnya diblokir.

Berbagai kabar yang menyita perhatian para netizen kelihatannya belum akan berakhir. Setelah kasus Netflix, yang kemudian dilanjutkan dengan ancaman pembelokiran OTT (Over-The-Top) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Terkait isu terakhir, Kepala Humas Kominfo, Ismail Cawidu, telah membantah dan mengatakan bahwa kabar tersebut adalah salah.

Namun penjelasan dari pihak Kominfo malah menimbulkan tafsiran baru di mana dapat membuat jejaring sosial beserta beberapa layanan lainnya terancam diblokir. Dalam penjelasannya, Bapak Ismail menjelaskan bahwa Kominfo tengah menyiapkan regulasi mengenai penyelenggaraan konten OTT di Indonesia. Ia mengatakan, regulasi ini sudah disiapkan selama kurang lebih satu bulan, yaitu sejak Netflix masuk ke Indonesia.

Nantinya, pemerintah akan meminta para penyelenggara OTT untuk membuat Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia jika mereka masih ingin beroperasi di Indonesia. Alasan Kominfo menetapkan kebijakan tersebut tidak lain untuk memudahkan pemerintah melakukan perlindungan konsumen. Selain itu, jika penyelenggara OTT memiliki BUT, maka pemerintah dapat menetapkan pajak pada mereka.

SIMAK JUGA: Layanan OTT Akan Diblokir Jika Tidak Memiliki Izin Resmi

Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pengguna sosial media terbesar di dunia. Diperkirakan di 2016 ini, setidaknya ada sekitar 150 juta penduduk Indonesia yang aktif menggunakan sosial media. Kabar kewajiban penyelenggara OTT untuk membuat BUT tentu mengancam eksistensi mereka di Indonesia.

Saat ini, kebanyakan OTT di Indonesia hanya memiliki representative office, seperti Google, Facebook atau Twitter. Oleh karena itu, Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan hal ini kepada tiga perusahaan besar milik Amerika Serikat tersebut untuk melindungi pengguna layanan internet di Indonesia.




Leave a Reply

Your email address will not be published.