Ini Pejabat Publik Terinteraktif di Twitter!

63

Ada 328 juta pengguna aktif Twitter di dunia (TechCrunch: 2017). Sebanyak 14% di antaranya terdiri dari pengguna Indonesia sehingga masuk dalam urutan lima besar negara dengan pengguna terbanyak. Begitu pun frekuensi dari aktivitas yang dihasilkan. Pada 2016, Twitter melaporkan ada 4,1 miliar cuitan yang diluncurkan pengguna Indonesia

Untuk sementara ini, Twitter dianggap sebagai platform media sosial dengan frekuensi paling menonjol sehingga turut mempengaruhi tren dan opini di dunia. Keunggulan Twitter mampu menghadirkan tradisi komunikasi baru, di antaranya, Twitter mampu membiaskan sekat-sekat yang biasa terbentuk dalam seri komunikasi nyata.

Termasuk dalam urusan politik dan kebijakan publik. Hanya saja, di Indonesia peluang ini masih dinilai belum termanfaatkan dengan baik.

Tidak begitu banyak pejabat maupun politisi di Indonesia yang berani membuka diri dan aktif dalam belantara percakapan Twitter tanpa batas. “Alih-alih bisa memangkas rumitnya alur birokrasi yang kompleks, sebagian besar akun resmi pejabat malah tetap tampil dengan memberi jarak kepada pengguna lainnya dengan aktivitas monolog dan minus interaksi,” ujar Sobih Adnan, selaku Ketua Komunitas TagihJanji di Jakarta, Minggu, 14 Januari 2018.

Dari pembulatan jumlah 1.000 akun Twitter pejabat tinggi negara dan kepala daerah di Indonesia, cuma 127 akun saja yang mampu tertangkap dalam radar dan metode studi ini. Itu pun, tidak semuanya memiliki kemampuan interaksi yang baik.

Rendahnya gelombang interaksi akun Twitter pejabat publik di Indonesia menjadi masalah. “Nyaris kami ambil kesimpulan, kemajuan teknologi tak memberi sumbangsih apa-apa dalam ikhtiar membangun kebijakan yang demokratis di Indonesia,” timpal Sigit A Nugroho, Founder komunitas TagihJanji.

Kabar baiknya, di pengujung 2017, katanya, TagihJanji berhasil menghimpun 10 akun Twitter pejabat dari sekelas pimpinan lembaga tinggi negara, Menteri,  Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Bupati di Indonesia dengan frekuensi interaksi yang cukup tinggi.

Metode

Survei bertajuk “10 Pejabat Publik Paling Interaktif di Twitter 2017” diikhtiarkan agar mampu menginspirasi dan terus mendorong keterbukaan informasi dan pembangunan kebijakan publik yang demokratis di Indonesia.

Sobih menambahkan, sruvei menggunakan alat dan metode khusus Frequency of Interaction Analysis (FIA). Dalam survei sepanjang 1 Juli hingga 20 Desember 2017 tersebut, berhasil disaring ribuan akun publik figur, pejabat, serta politisi yang hadir melalui kata kunci yang ditentukan.

Survei memasang 10 indikator yang berhubungan dengan kelengkapan kategori interaktif-tidaknya sebuah akun. Indikator tersebut adalah tingkat cuit dengan muatan pemberian solusi terhadap suatu masalah (solutif), frekuensi timbal balik berupa retweet dan mention dengan pengikut (komunikatif), tidak membangun batas dan mengusung keterbukaan (egaliter), sigap dalam memberikan penjelasan, keterangan, maupun bantahan terhadap sebuah isu (klarifikatif), tanggap momentum (responsif), rutinitas cuit (aktif), jumlah followers (pengikut), gaya dan langgam komunikasi (modern), informatif (knowledge), serta kedekatan pemanfaatan akun secara langsung (kendali).

INDIKATOR

Solutif

Tidak semua akun Twitter publik figur, pejabat, maupun politisi mengandung unsur solutif. Kebanyakan, jawaban/tanggapan atas pertanyaan yang disundul pengikut masih berupa informasi yang bersifat normatif.

Komunikatif

Unsur utama pembangun indikator solutif adalah tingkat komunikasi. Kesalingan, menjadi kata kunci indikator komunikatif. Indikator satu ini juga mendapatkan masalah serupa. Sebagian besar akun pejabat publik masih terkesan monolog dan tak acuh atas reaksi yang diberikan pengikut.

Egaliter

Indikator egaliter paling mudah ditangkap. Ia bisa terpampang jelas dari bio singkat sebuah akun resmi, maupun gaya bahasa yang dibentuk dalam setiap cuitan.

Klarifikatif

Tidak semua pejabat publik mampu memanfaatkan media sosial, terutama Twitter untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas isu yang tengah melingkupi pemiliknya. Apalgi bagi seorang pemangku kebijakan, tidak seiap terbuka, penggunaan data yang kurang akurat dan fakta pembanding yang kuat masih seringkali menjadi persoalan.

Responsif

Responsif menjadi unsur tak kalah penting dalam membangun interaksi di dunia maya. Sejauh mana sebuah akun mampu mengelola momentum yang hadir bisa ditangkap melalui indikator responsif.

Aktif

Kepadatan aktivitas pejabat publik tidak bisa menjadi dalih tunggal untuk mampu memiliki perhatian khusus dalam penggunaan media sosial. Keaktifan menggunakan akun Twitter justru bisa menjadi penunjang dalam menuntaskan kerja-kerja kebijakan publik.

Pengikut

Besar kecil jumlah followers menentukan keleluasaan pejabat publik untuk membangun nuansa komunikasi yang interaktif. Jumlah tersebut menjelma sebagai ruang. Gaung yang diberikan berbanding lurus dengan jumlah pengikut. Begitu pula sebaliknya.

Modern

Sebagai media komunikasi baru, Twitter juga memberi kesempatan bagi penggunanya untuk memperbaharui bahkan meninggalkan seri komunikasi konvensional yang terkesan kaku dan berbatas. Bagi pejabat publik, ikhtiar membangun nuansa birokrasi yang segar bisa ditunjukkan melalui gaya komunikasi modern dan hangat.

Knowledge

Berkaitan dengan indikator klarifikatif, kebanyakan dari akun pemangku kebijakan publik belum bisa sepenuhnya memberikan informasi yang genap, fakta yang jelas, serta data yang akurat. Komuikasi yang dibangun masih mengandalkan gaya bahasa normatif dan tidak mampu menghadirkan informasi baru.

Kendali

Kebutuhan hadirnya juru bicara dalam panggung birokrasi nyata mestinya tidak begitu dibutuhkan dalam tradisi komunikasi modern di media sosial. Faktanya, tidak sedikit akun Twitter pejabat publik yang secara terang-terangan segenap cuit yang dihadirkan ditangani staf, berikut dengan tanda khusus di setiap cuitan yang berasal dari gagasan pribadi.

Hasil

“Hasilnya, hanya ada 127 akun yang memiliki tingkat interaksi yang berkisar di antara 10-15%,” jelas Sobih.

Dia menambahkan dari analisis mulai 1 Juli sampai 20 Desember 2017 tersebut, ditemukan 10 akun pejabat publik dengan frekuensi tertinggi.

Yakni, Walikota Bandung Ridwan Kamil (70), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (69), Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto (66), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (65), Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin (64), Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti (63), Walikota Semarang Hendrar Prihadi (59), Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak (59), Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (59), Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (56).

Tentang TagihJanji

TagihJanji.com hadir sebagai rumah bersama untuk merawat ingatan tentang janji-janji. Sekaligus, menjaga sisa-sisa kepercayaan rakyat kepada seluruh entitas, partai, dan proses demokrasi Indonesia.

TagihJanji.com berperan dalam analisis berita dan informasi terkait program dan janji para peserta kontestasi politik. Utamanya, yang bersumber dari media massa mainstream.

Tidak sekadar mengunggah ulang naskah, kami juga merekamnya dalam bentuk foto laman (screenshot) serta tautan (link) awal. TagihJanji.Com berusaha menghadirkan sumber-sumber kuat dan kredibel sebagai pengingat program dan janji politik yang pernah ditawarkan selama masa kampanye.




Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.